BUNGO, Akademicanews, Terobosan besar Universitas Muara Bungo pada seminar nasional “Pemetaan Potensi Strategis Ketahanan Pangan Berbasis Rumah Tangga” senin 6 maret lalu merupakan kolaborasi berbagai pihak. Kehadiran Institusi Perguruan Tinggi dengan Pemerintah pusat khususnya DPR RI, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Perbankan sebagai wujud penyatuan persepsi untuk menjalankan program pemerintah pusat.

Disela-sela waktu penyambutan para tamu sekaligus juga sebagai pemateri, Andriansyah bersama ketua pelaksana, Mulia Jaya, Rektor UMB Supriyono, mendampingi H. Bakrie, Ketua POKJA I BKKBN Provinsi Jambi, Insyah Yulikah dan Pimpinan Bank Jambi, Anthoni berkeliling ke stand-stand UMKM dari berbagai dusun yang menampilkan produk pelaku usaha.

Seminar nasional Universitas Muara Bungo sebagai bentuk kepedulian terhadap permasalahan pemerintah dusun, perguruan tinggi UMB melalui acara tersebut menunjukkan bahwa siap membuka komunikasi dan menjalin kerja sama dengan para Rio (kepala desa) untuk pendampingan sumber daya manusia.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemateri terkait tema seminar nasional ketahanan pangan yang menjadi isu strategis pembangunan pemerintah dusun diantaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo, serta Dinas Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perkebunan Bungo.

Andriansyah mengganggap permasalahan terbesar dihadapi daerah saat ini adalah persoalan ekonomi. Permasalahan kebutuhan pangan tersebut awalnya adalah permasalahan ekonomi, mulai dari ketersediaan sumber pangan maupun kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga masing-masing. Bagi Andriansyah, permasalahan ekonomi merupakan muara dari permasalahan besar suatu daerah, seperti stunting.

“Kita mulai saja dari program ketahanan pangan ini, karena permasalahan pangan itu merupakan permasalahan ekonomi. Ada ancaman besar juga di daerah kita soal stunting”. Ujar Andriansyah ketika awal persiapan beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto ketika pembukaan seminar menyampaikan bahayanya bila kebutuhan pangan di Indonesia tidak cukup. Semua itu berawal dari kondisi perekekonomian, dari inflasi, harga barang tidak terkendali hingga terjadi gejolak sosial.

“Kita ingat betul krisis ekonomi pada sebilan tujuh, sembilan delapan. Inflasi tinggi, harga tidak terkendali samapai terjadi gejolak sosial. Terjadi reformasi Sembilan delapan akibat rapuhnya ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan tidak dapat terpisah dengan ketahanan nasional. Urusan ketahanan pangan tidak bisa dipandang sebelah mata, pangan berhubungan kuat dengan ketahanan nasional, oleh karena itu kita punya satgas pangan hingga ketingkat daerah.” Aprianto menyampaikan.

Permasalahan stunting yang merupakan ancaman, Apriyanto meminta berbagai pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mengentaskan angka stunting di Kabupaten Bungo.

HAJI BAKRI: ADA BANYAK PROGRAM DAN BANTUAN DI KEMETERIAN DESA!

Kehadiran Bakrie sebagai narasumber diundang langsung oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo, diharapkan dapat menghubungkan pihak pemerintah daerah khususnya desa untuk mendapat program-program pusat yang dibutuhkan desa.

Pada pemaparan diskusi dipandu Mulia Jaya selaku moderator seminar, anggota legislatif yang akrab dipanggil Haji Bakrie ini mengingatkan pemerintah dusun diantaranya Rio agar benar-benar bisa mengelola dana desa berdasarkan aturan dan peraturan. Masih banyaknya desa yang menerima dana desa namun tidak disalurkan dengan benar, menjadi sorotan Haji Bakrie. Mengapa tidak, ternyata menurut pendapatnya desa-desa belum maksimal menggunakan dana desa untuk pembangunan.

“Mungkin selama ini ujug-ujug menerima dana desa, selamanya seperti itu tapi tidak digunakan untuk pembangunan. Jadi betul-betul tanggung jawab itu pak kades. Jadi maksud saya, kepala desa jangan menerima dana desa saja. Tapi gunakan sebaik-baiknya dan benar-benar dibuat untuk pembangunan desa”. Kata Haji Bakrie terus terang.

Banyaknya penyalahgunaan dana desa oleh perangkat pemerintahan desa membuat Universitas Muara Bungo melalui seminar ini menghadirkan pemateri dari pendamping desa yang meraih penghargaan sebagai pendamping desa terbaik nasional. Hal itu berguna untuk memberikan role model sebenarnya pedamping desa membina dan merancang program pembangunan dari dana desa.

Disisi lain, Haji Bakrie juga menjelaskan dengan sangat singkat tentang program-program desa di pusat. Ia mengungkapkan ada banyak program di kementerian desa tertinggal yang perlu diambil oleh pemerintah desa. Haji Bakrie mengingatkan kepada seluruh kepala desa atau Rio agar selalu bersinergi merealisasikan program-program pusat yang bermanfaat besar untuk masyarakat desa.

“Hari ini, saya mendatangi enam desa. Ada yang mendapat irigasi desa, bedah rumah, MCK, jembatan gantung, macam-macam. Itu belum apa-apanya, kalau di kementerian desa semuanya ada disana. Kalau kami di komisi lima itu, kementerian yang banyak dirjen itu adalah kementerian desa tertinggal”, Ia menjelaskan.

Sepanjang penyampaiannya haji Bakrie berterus terang menyebut dirinya hanya orang teknis, ia tidak dapat berbicara panjang lebar. Pada kesempatan tersebut haji Bakrie memberikan nomor telepon kepada seluruh peserta seminar. Ia berharap bisa berkomunikasi dengan para kepala desa atau rio dan para pendamping desa terkait kendala dalam program pembangunan dan pembinaan desa.

“Jadi tolong untuk kepala desa, APBN itu banyak. Jadi dengan kita bisa berdiskusi, permasalahan dari setiap kepala desa bisa kita bantu. Sebab kalau anda mengadu ke Pak Apri (Red-Pemerintah Kabupaten), itu terbatas saja. Seratus empat puluh satu desa di Kabupaten Bungo ini, bayangilah kalau satu orang minta Rp. 500 juta, ya habis sudah. Tapi kalau kita minta melalui program kemeterian desa, banyak. Wisata, jalan desa, BUMDes lagi buming-bumingnya, pembinaan UMKM” Ungkap Haji Bakrie lagi.

Banyaknya kepala desa yang tidak mengetahui program dan bantuan pemerintah pusat untuk desa, membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa tidak berjalan. Haji Bakrie mendorong pihak pendamping desa merancang banyak program lalu disampaikan ke kepala desa di masing-masing desa. Ia siap membantu menerima tugas tiap-tiap desa tersebut untuk selanjutnya diperjuangkan.

“ini yang kadang-kadang tidak diketahui kawan-kawan kepala desa. Jadi saya minta kawan-kawan pendamping desa disampaikan ke kepala desa program-program yang akan dibuat. Kalau sudah bapak tampung nanti, tugaskan saya. Ini pak bakrie desa ini minta ini, desa itu minta ini, serahkan ke Bupati, lalu Bupati membuat surat pengantar, sampaikan ke saya. Tugas saya akan memperjuangkannya sendiri. Jangan pula nanti dianggap anggota DPR RI duduk-duduk saja di senayan, tidak ada programnya”. Jelas Haji Bakrie.

Usai pemaparan, Mulia Jaya mengajukan gagasan kepada Haji Bakrie bahwa perlunya pihak pemerintah membuat program beasiswa pendidikan untuk para pendamping desa, seperti pendamping desa yang masih S1 dapat beasiswa melanjutkan jenjang Pendidikan S2.

MERANCANG PROGRAM DI DESA TERKAIT STUNTING DAN KETAHANAN PANGAN

Selain itu, Mulia Jaya juga menanyakan kaitan stunting terhadap ketahanan pangan kepada pihak BKKBN Provinsi Jambi, dari materi ini pihak desa akan mengerti program apa yang dapat dikerjakan di tiap-tiap desa nanti. Diwakili Ketua POKJA I, Insyah Yulikah memaparkan program yang diselenggarakan Universitas Muara Bungo sangat strategis untuk menghubungkan program pendampingan desa menjadi desa binaan. Agenda nasional dalam menurunkan angka stunting melalui Keluaraga Berkualitas menurutnya sangat sinkron.

Materi seminar BKKBN berjudul Hubungan Stunting dengan Ketahanan Pangan serta kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa yang disampaikannya  merupakan langkah pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas melalui DASHAT.

“ini sangat sinkron sekali, karena kita akan melakukan percepatan penurunan stunting sampai di desa. Artinya kita melalui program keluarga berkualitas yang ada di setiap desa nanti akan mempunyai program yang namanya dahsat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Ini nantinya ada di kampung program berkualitas, kampung yang setara desa yang nantinya itu akan meningkatkan sumber daya manusia”. Jelas Insyah.

Kampung Keluarga Berkualitas dicanangkan oleh Presiden RI pada 2016 ini Awalnya bernama Kampung Keluarga Berencana. Insyah menambahkan bahwa 2024 adalah target semua kampung menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Aksi instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi tersebut bertujuan untuk penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.

“Jadi, tidak hanya mengenai KB saja. Semua sektor dan akhirnya nanti tujuannya adalah memenuhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia”. Ujarnya

Insyah juga menyebutkan peran wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Aprianto yang merupakan ketua tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten memiliki target yaitu penurunan angka stunting hingga dua belas persen di Kabupaten Bungo.

“Wakil Bupati Bungo merupakan ketua TPPS Bungo memiliki kewajiban target penurunan angka stunting sampai dua belas di tahun 2024. Karena, apabila angka itu tidak tercapai, Indonesia tidak dapat mencapai angka empat belas dalam target penurunan angka stunting”. Kata Insyah.

Terlibatnya BKKBN dalam seminar nasional menurut gagasan Yayasan Pendidikan Mandiri Muara Bungo untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membantu pemerintahan desa, diantaranya memiliki output terbentuknya desa binaan. Pihak Universitas Muara Bungo bersama-sama merancang program dengan instrumen pemerintah seperti Gubernur, Bupati, Camat, Rio dan Pendamping desa agar program dana desa serta bantuan pemerintah pusat dapat tersalurkan tepat dan sesuai peraturan.

Terkait program desa binaan tersebut, berdasarkan Perpres tentang Percepatan Penurunan Stunting, lalu Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting dan Menu Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Kesehatan, dana desa bisa digunakan untuk kegiatan penurunan stunting.

Ketua Yayasan, Andriansyah berpendapat bahwa Universitas Muara Bungo berinisiatif melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dalam hal potensi desa untuk Penanganan stunting. Prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan merupakan tujuan selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Undang-Undang dan Peraturan berlaku. (HBS)